Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo semakin gencar meminta bagian dari Blok West Madura Offshore (WMO). Orang nomor satu di Pemprov Jatim ini akan merevisi permintaan dari sebelumnya 25% naik menjadi 49%. Kita harus diberi, kalau tidak diberi tidak boleh, Gubernur penanggungjawab teritorial,” kata Soekarwo usai membuka acara Rakornis Optimalisasi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Grand City Surabaya kemarin. Dengan permintaan jatah 49% tersebut, gubernur membantah jika mengambil semuanya, sebab masih ada 51% untuk Pertamina. Dari 49% itu nantinya bisa diberikan ke pihak ketigadalamhalini pihak swasta olehPemprov Jatim.

Sebab Pemprov Jatim tidak akan mampu menanggung penyertaan modal hingga 49%. Gubernur yang akrab dipanggil Pakde Karwo ini mengatakan, nantinya akan menerapkan golden share atau memberikan saham ke pihak ketiga dengan kesepakatan bagi hasil. Dengan demikian maka Pemprov Jatim tidak perlu mengeluarkan biaya, namun akan ikut mendapatkan hasil. Dia menyatakan, yang paling penting adalah bagaimana bisa mendapatkan bagian dari eksplorasi minyak dan gas di Blok WMO tersebut. Disinggung kapan akan merevisinya, gubernur menjawab segera akan dilakukan.

”Ini mau ke kantor akan merevisi,” katanya. Setelah revisi selesai surat tersebut akan segera dilayangkan ke Kementerian ESDM, BP Migas dan Komisi VII DPR RI. Gubernur juga tidak khawatir kalau nantinya surat permintaan itu tidak digubris lagi. Menurut dia surat tersebut harus dijawab karena pada 7 Mei mendatang harus berhenti sesuai dengan berakhirnya masa kontrak.

”Inti dari UU baru (rancangan,red) itu harus memberi bagian ke pemerintah daerah, itu yang ada di pikiran DPR RI dengan pemerintah,” tegasnya. Seperti diketahui, kontrak baru blok WMO sudah memberikan jatah partisipasi pada PT Pertamina sebesar 60%. Sedangkan Kodeco Energy Co Ltd,CNOOC (Madura) Ltd,PT Sinergindo Citra Harapan,dan Pure Link Investment Ltd masing- masing memperoleh jatah hak partisipasi 10%. Provinsi Jatim sama sekali tidak mendapatkan jatah dan tidak dilibatkan dalam blok WMO ini.

Anggota Komisi C DPRD Jatim Ahmad Firdaus Fibrianto mendukung tindakan Gubernur Jatim. Permintaan 49% tersebut dianggap menjadi hak Pemprov Jatim, sebab selama ini pemprov tidak pernah mendapatkan bagian. Tindakan ini jelas merugikan masyarakat Jatim. ”Di dua daerah lainnya seperti Papua dan Aceh bisa melakukan golden share, mengapa Jatim tidak bisa. Jatim juga harus mendapatkan bagian yang sama dengan kedua daerah itu,” tandas Firdaus saat di temui di ruang Komisi C DPRD Jatim kemarin.

Untuk mendukung upaya Pakde Karwo, Firdaus siap menghadap ke Komisi VII DPR RI untuk berkoordinasi sekaligus meminta dukungan. Sikap tegas juga diungkapkan anggota Komisi A DPRD Jatim Nizar Zahro. Sebelumnya dia sudah siap pasang badan mendukung pemprov Jatim dalam mendapatkan hak bagain Blok WMO. Dia mendesak Pemprov Jatim untuk menempuh langkah hukum atas penandatanganan kontrak baru yang mengesampingkan Pemprov Jatim.

”Semakin banyak bagian yang didapat pemeritah daerah akan semakin baik, sebab ini demi masyarakat Jatim yang selama ini tidak mendapatkan apa-apa,” katanya. Nizar mengungkapkan seharusnya pemerintah mendorong nasionalisasi bisnis strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti dari migas. Bahkan jika memang nantinya terbukti pemerintah daerah tetap tidak mendapatkan bagian dari Blok WMO pihaknya siap menempuh jalur hukum. Demikian Berita Harian yang berjudul Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel