Kemeriahan Peringatan Pendidikan Nasional

Kemeriahan Peringatan Pendidikan Nasional (Hardiknas) ternyata tak berlaku bagi para guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya. Gaji yang mereka terima tiap bulan terus melorot. Kondisi ini menambah panjang daftar beban yang dihadapi, setelah sebelumnya GTT dan PTT terancam digeser dengan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai kontrak. Sesuai data yang dimiliki Dewan Koordinator Honorer Se Indonesia (DKHI) Kota Surabaya, gaji GTT dan PTT di Surabaya hanya mengalami kenaikan pada tahun 2005-2006.

Tahun 2007 sampai sekarang, sebagian besar gaji GTT dan PTT justru mengalami penurunan. Meski tak disebutkan secara rinci kenaikan dan penurunan gajinya, yang jelas ratarata gaji GTT dan PTT di Surabaya sekarang ini antara Rp300 ribu sampai Rp650 ribu. ”Bayaran GTT dan PTT masih di bawah UMK,” ungkap Ketua DKHI Kota Surabaya Eko Mardiono saat rapat dengar pendapat di ruang Komisi D DPRD Surabaya kemarin.

Menurutnya, salah satu faktor terus menurunya gaji para GTT dan PTT lantaran banyak sekolah yang tidak bisa menanggung.Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diperbolehkan untuk menggaji GTT dan PTT hanya 20%. Sementara ada beberapa sekolah yang banyak memiliki GTT dan PTT.Akibatnya, gaji yang harusnya diberikan kepada seorang GTT atau PTT dipotong untuk menggaji GTT atau PTT lainnya. ”Masalah gaji sudah dibicarakan dengan kepala sekolah.

Kalau dulu ada komite sekolah mampu, BOS tidak mampu,” terangnya.Sebenarnya, bisa saja GTT atau PTT menerima gaji yang sesuai. Syaratnya, ada GTT atau PTT lain yang dikorbankan, yakni dikeluarkan dari sekolah. ”Kalau gajinya dipertahankan, teman harus ada yang dikeluarkan,” katanya. Gaji yang diterima sebagian besar GTT dan PTT di Surabaya sekarang ini tidak sesuai dengan pagu (aturan) yang berlaku.

Kondisi ini kemarin diakui Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Sahudi. ”Pagunya Rp950 ribu, itu yang harus dilakukan,”beber Sahudi.Rinciannya, GTT atau PTT bagian administrasi mendapat gaji Rp50 ribu per hari,PTT bagian keamanan mendapat gaji Rp40 ribu,dan PTT bagian kebersihan mendapat gaji Rp20 ribu. Sedangkan masa kerja mereka dalam satu bulan sebanyak 19 hari.

Sahudi menambahkan,jika ada pihak sekolahan ada yang tidak menggaji GTT dan PTT sesuai pagu yang ditetapkan, perlu diketahui alasannya. ”Alasan itu yang harus diketahui dengan jelas. Itu yang harus disampaikan kepada semua guru dan TU,”sebutnya. Apakah sekolah yang menggaji sesuai pagu termasuk melanggar ? Sahudi belum bisa memberikan jawaban yang pasti.

Yang jelas, pihak Dindik Surabaya akan memberikan edaran kepada sekolah yang belum menggaji GTT dan PTT sesuai pagu. Upaya ini dilakukan untuk mencari tahu alasannya. ”Jangan dulu lah. Kalau tidak melakukan itu, alasannya apa?,” kilahnya. Terkait diberlakukannya tenaga kontrak, Dindik Surabaya membantah jika kebijakan yang diambil karena untuk menggeser keberadaan PTT maupun GTT.

Menurut Sahudi, diambilnya tenaga kontrak semata- mata untuk menangani BOS dan Bopda. Sebab, sebagian besar PTT di Surabaya belum mampu secara administratif. Dampaknya, banyak guru yang merangkap untuk membuat laporan BOS dan Bopda. Sehingga, pada akhir laporan banyak guru yang mengorbankan jam mengajar demi menyelesaikan laporan. ”Saya tidak pernah geser PTT dan tidak pernah kurangi gaji,”akunya.

Terlebih lagi, kata Sahudi, tenaga kontrak yang diambil tidak seluruhnya dari luar.Ada sekitar 50% PTT yang sebelumnya sudah bekerja di sekolah direkrut menjadi tenaga kontrak. Sedangkan 50% PTT yang tidak memenuhi syarat dan tersebar diseluruh Surabaya merupakan tanggungan sekolah masing-masing. Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Surabaya Fatkhurrohman menambahkan, memang diperlukan data yang lengkap untuk mencari titik permasalahan kenapa pihak sekolahan tidak membayar GTT dan PTT sesuai pagu.

”Sehingga bisa dilihat secara transparan titik permasalahannya. Tidak di gebyah uyah (tidak disama ratakan),” ujarnya. Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono berpendapat, gaji GTT atau PTT bagian administrasi sebesar Rp50 ribu per hari masih kurang. Karena tidak sesuai dengan beban pekerjaan yang harus ditanggung. ”Kalau tenaga keamanan, keadaan aman selesai. Petugas kebersihan, sudah bersih- bersih selesai. Tapi kalau administrasi bebannya sangat berat,”pungkasnya. Demikian catatan online Berita Harian tentang Kemeriahan Peringatan Pendidikan Nasional.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel