RSUD dr Soewandhie

Banyaknya kekurangan pada layanan RSUD dr Soewandhie membuat kalangan Komisi D DPRD Surabaya kecewa. Utamanya setelah sebelumnya sempat inspeksi mendadak (sidak) dan mendapati antrean puluhan detailer saat jam layanan. Parahnya, manajemen RS pelat merah milik pemkot itu sebatas mengakui kesalahan tanpa dibarengi solusi penyelesaian. Kondisi ini yang mendasari komisi yang membidangi kesra itu melontarkan ancaman mengajukan pencabutan izin RS, bahkan mengembalikan keberadaannya sebagai puskesmas karena dinilai melanggar undang-undang.

Ancaman dilontarkan saat rapat dengan pendapat. Rapat yang dimulai pukul 09.50 itu diikuti manajemen RSUD dr Soewandhie dan Kepala Inspektorat Imam Sugondo dan Pembantu Wilayah Halim M Kamal. Kemarin pihak RS tidak membawa apa yang sebelumnya diminta Komisi D, yakni faktur pembelian obat, distribusi obat, bukti audio visual pemusnahan obat dan berita acara pemusnahan obat kedaluwarsa. Selain itu, pihak RS juga tidak menghadirkan pihak-pihak yang berkompeten,seperti kepala instalasi farmasi Iin Khoirin Nisa.

Dalam pertemuan kemarin, direktur RSUD dr Soewandhie dr Didiek Riyadi sebatas mengajak Kepala Bidang Pelayanan dan Medik dr Slamet Santoso, dan Penanggung jawab gudang obat Resti Utami. Menariknya, hearing kemarin justru menjadi media pengakuan kesalahan oleh direktur dr Didiek Riyadi. dr berkacamata itu tak banyak membantah semua yang dikatakan dewan.

Beberapa temuan yang disinggung dewan adalah melubernya detailer obat, fee dari perusahaan farmasi, dan banyaknya tikus di gudang obat. Didiek sebatas mengaku saat ini puasa bicara karena takut salah dan berupaya meredam konflik yang ada. ”Supaya situasinya makin kondusif,” katanya. Didiek juga mengaku saat ini manajemennya menghadapi pemeriksaan BPK.

Ini yang membuat data yang diminta komisi tidak bisa diberikan saat hearing kemarin. ”Yang kami bawa hanya data 2010,”sambungnya. Anggota Komisi D Yayuk Puji Rahayu mengaku kecewa dengan tidak datangnya Kepala Instalasi Farmasi Iin Khoirin Nisa pada hearing kemarin. Pasalnya, dia dinilai paling banyak tahu masalah penyimpanan, distribusi dan pembelian obat. ”Kalau BPK butuh waktu sebulan untuk memeriksa, kapan kami mempelajarinya kalau sampai sekarang tidak ada data,” tegasnya. Demikian catatan online Berita Harian yang berjudul RSUD dr Soewandhie.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel