Sekretraiat Bersama Serikat Pekerja-Serikat Buruh

Rencana aksi demonstrasi besar-besaran Sekretraiat Bersama Serikat Pekerja-Serikat Buruh (Sekber SP-SB) pada 5 Mei besok dibatalkan. Ini terjadi setelah Bupati Sambari Halim Radianto memberi Sekber SP-SB sebuah gedung untuk sekretariat permanen. Sedianya, seperti tahun-tahun sebelum Sekber SP-SB bakal menurunkan ribuan buruh memperingati May Day.

Namun rencana itu tiba-tiba batal setelah bupati memberikan ”hadiah” gedung di Jalan Wahidin Sudirohusodo, tak jauh dari Pengadilan Agama. ”Iya, memang benar aksi May Day yang kami rencanakan 5 Mei batal, karena Pak Bupati meminta tidak dilakukan. Syaratnya dengan diberi gedung sebagai sekretriat,” aku salah satu pengurus Sekber SP-SB yang enggan disebut namanya.

Pembatalan itu tentu saja membuat isu nasional penghapusan outsourcing yang disuarakan seluruh buruh di Indonesia terkubur.Pengurus Sekber SP-SB terlihat memilih aman setelah tuntutan lokal mereka dipenuhi Pemkab Gresik. Ketua Sekber SP-SB Agus Salim dalam keterangannya tidak menampik penundaan aksi May Day pada 5 Mei mendatang. Namun dia membantah pembatalan itu disebabkan karena pemkab memberikan gedung sekretariat baru.

”Kami belum membentuk kepanitian untuk aksi unjukrasa buruh pada 5 Mei mendatang. Kedua kami juga belum menyiapkan konsep untuk demo pada hari itu,” jawab Agus Salim usai peresmian kantor Sekber-SP yang dihadiri Bupati Gresik,kemarin. Soal isu nasional tentang penghapusan outsourcing,Agus Salim menyebutkan bahwa buruh Gresik lebih memfokuskan pada tiga tuntutan, yaitu permintaan gedung sekretariat, pendirian Pengadilan Hubungan Insutruial (PHI), serta penindakan perusahaan nakal.

”Ketiga-tiganya sudah dipenuhi bupati, jadi rencana aksi kami tunda,”terang dia. Agus Salim boleh membantah, namun Bupati Sambari Halim Radianto dalam sambutannya meminta para buruh tidak perlu menggerakkan massa secara besar-besaran ke pemkab, 5 Mei mendatang. ”Buat apa datang beramai-ramai ke kantor kami,toh seluruh permintaan buruh sudah kami akomodir,” jawabnya.

Gedung sekretariat yang ditempati sekarang ini akan dihibahkan kepada pengurus Sekber-SP. Bupati mepersilakan gedung bekas rumah dinas Kepala Dinas Koperasi tersebut digunakan selamanya.Kemudian pembentukan PHI, Pemkab Gresik sudah menyiapkan tiga gedung yang bisa dipakai. Masing-masing bekas kantor Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kantor Dispenda.

”Soal pengawasan kepada perusahaan yang melanggar aturan, kami memerintahkan ke Kadisnaker untuk menyurati pengusaha agar memperingatkan perusahaan tersebut,” kata Bupati Sambari. Namun, sikap bupati memantik reaksi dari Ketua Komisi A DPRD Gresik M Syafik AM.Politisi PKB itu mempertanyakan dasar hukum bupati menghibahkan gedung tersebut.

Pasalnya, Sekber SP-SB bukanlah lembaga resmi yang mendapatkan anggaran APBD. Untuk memberi hibah perlu persetujuan dewan. ”Jelas ini menyalahi. Seandaianya KONI atau lembaga resmi pemerintah tidak masalah. Tapi ini Sekber SP-SB, jelas mnyalahi,”tegas Syafik. Demikian Berita Harian yang berjudul Sekretraiat Bersama Serikat Pekerja-Serikat Buruh.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel