Pembentukan komunitas ASEAN 2015

Pembentukan komunitas ASEAN 2015 mendatang, terkendala keterbatasan infrastruktur, khususnya di Indonesia dalam posisi sebagai ketua perhimpunan negara-negara Asia Tenggara. Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Said Didu mengatakan, pembenahan infrastruktur menjadi kunci utama bagi Indonesia memajukan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana menjadi jalan menjembatani sejumlah aktivitas sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Menurutnya, pemerintah seharusnya memiliki cetak biru struktur industri yang notabene memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan negara ini.

”Jangan berharap atau bicara terlalu jauh soal pembentukan komunitas ASEAN kalau potensi di dalam negeri saja belum semuanya bisa dimaksimalkan,” tandasnya dalam seminar ”Mewujudkan Komunitas ASEAN 2015 melalui Penguatan Infrastruktur,Visa Tunggal ASEAN dan Hubungan Antarmasyarakat” di Hotel Mercure Makassar,kemarin.

Selain Said Didu, seminar ini juga menghadirkan pembicara dari Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo Freddy H Tulung, Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional Unhas Pusparida Syahdan, dan Kasubdit Perencanaan dan Pengamanan Direktorasi Sistem Teknologi Informasi Keimigrasian Alif Suaidi, serta Wakil Ketua Dewan Pers Bambang Harymurti.

Said mengatakan, Indonesia dan beberapa negara ASEAN hanya mampu membiayai perbaikan dan perawatan infrastruktur yang sudah ada. Sementara untuk membangun baru masih jauh dari harapan. Hal ini tercermin pada kemampuan pendanaan Indonesia dengan kebutuhan investasi infrastruktur yang meng-alami kekurangan dana Rp266,7 triliun.

”Sumber dana dari infrastruktur perbankan sangat terbatas karena ketidakcocokan antara jangka waktu penyelesaian dan pengembalian proyek dengan jangka waktu pinjaman yang diberikan. Pada umumnya proyek infrastruktur memerlukan waktu antara 15 sampai 30 tahun melunasi investasi,” paparnya.

Kendati pesimistis atas terwujudnya komunitas tersebut, di sisi lain digagasnya pembentukan itu dinilai bisa membawa dampak positif dari segi keimigrasian. Kasubdit Perencanaan dan Pengamanan Direktorasi Sistem Teknologi Informasi Keimigrasian Alif Suaidi menyatakan, pemberlakuan visa tunggal ASEAN tentu memberikan keuntungan bagi setiap warga negara anggota.

Dalam berkunjung, mereka akan bebas keluar masuk tanpa perlu mengurus visa lagi, begitupun sebaliknya. ”Memang kesiapan harus benar-benar dimaksimalkan, mengingat pascapemberlakuan visa tunggal ASEAN instansi terkait akan memperoleh banyak tantangan dan pengawasan yang lebih ketat di setiap kunjungan yang masuk,” paparnya.

Secara khusus,pemberlakuan visa tunggal ASEAN juga menjadi upaya Indonesia mengantisipasi pemberlakuan ASEAN Common Visa. Karena itu, untuk mendukung terwujudnya pemberlakuan visa tunggal, pihaknya telah menyiapkan 44 dari 126 tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) di seluruh Indonesia yang bisa dipakai keluar masuk turis non- ASEAN jika kebijakan visa bersama ASEAN berlaku.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel