Usulan Polri Kembali Mencuat

Usulan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri kembali mencuat. Tapi, anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari, menilai usulan tersebut tidak akan menjamin institusi kepolisian menjadi lebih baik. "Jangan genit ubah-ubah struktur, toh tidak ada jaminan akan lebih baik," kata Eva di Gedung DPR Selasa, 9 Oktober 2012.

Hal ini menanggapi usulan Polri di bawah Kemendagri, yang salah satunya dilontarkan pakar hukum tata negara Refly Harun. Menurut Eva, problem kinerja kelembagaan bisa disebabkan struktur atau pelaksananya. Jika ditelusuri di blueprint reformasi kepolisian, dia menilai, masalah kelembagaan kepolisian ada di implementasinya. "Artinya permasalahannya fungsional, pelaksanaannya yang melenceng dari amanah," ungkap dia.

Sebaiknya, kata Eva, kepolisian fokus kepada upaya penyempurnaan implementasi desain yang ada. Selain itu, perlu dilakukan reformasi kultural, sehingga ada perilaku baru kepolisian yang profesional dan akuntabel. "Kalau mentalitas dan integritas belum membaik, mau dibuatin struktur yang megah sekalipun, output dan outcome-nya nggak bagus," tegas dia.

Ke depan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu mencari sosok Kapolri yang memahami, menjiwai, dan mampu menjalankan amanat UU Kepolisian. "Jadi solusinya bukan mengubah fondasi bangunan, tetapi pelaksana yang tepat plus pengawasan (terutama eksternal) yang ketat."

Sementara itu, legislator lainnya Nasir Djamil menilai, selama sistem penegakan dan KUHAP belum direvisi, aparat penegak hukum di lapangan bisa menyalahi kewenangan yang dimiliki. Dalam RUU KUHAP perlu dimasukkan tentang hakim komisaris untuk menetukan apakah penangkapan, dan penggeledahan yang dilakukan oleh Kepolisian itu sah. "Ini yang masih ditolak oleh Kepolisian," ungkap Politisi PKS ini.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel