Revisi UU KPK

Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 30 Tahun 2002 tidak dihilangkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013. Hal ini memungkinkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali membahas revisi undang-undang yang sempat memicu kontroversi lantaran dianggap melemahkan KPK tersebut.

Keputusan memasukkannya kembali revisi UU KPK ini diputuskan dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, Senin (10/12/2012) petang. Sebelum diketuk palu, pembahasan perlu tidaknya revisi UU KPK ini sempat memicu perdebatan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menjadi satu-satunya fraksi yang menantang dibahasnya kembali revisi UU KPK.

"Dengan segala dinamika dan melihat wacana yang berkembang maka alasan PKS sangat relevan karena kita tahu draft yang lalu potretnya jelas memperlemah," ujar Indra, Senin petang, di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.

Hujan interupsi pun langsung mewarnai rapat Baleg yang dipimpin oleh Ketua Baleg Ignatius Mulyono. Interupsi datang dari anggota Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin. "Kenapa semua jadi pengecut? Itu kan di dalam sudah masuk dalam prolegnas 2010-2012 bersama-sama. Kalau mencabut, artinya itu kita menghindari dari argumentasi intelektual. Melarikan diri dari tanggung jawab," ujar Nurul.

Pernyataan Nurul langsung didukung oleh rekan sesama fraksinya, Nurdiman Munir. Menurut Nurdiman, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang masa tugas pimpinan KPK dan juga penyidik KPK yang harus diatur dalam undang-undang untuk memperlancar kerja KPK memberantas korupsi. "Kami tetap ingin ada di prolegnas. Semangat Fraksi Golkar adalah memperkuat, bukan memperlemah," ucap Nurdiman.

Politisi senior PDI-Perjuangan Hendrawan Supratikno pun mendukung pandangan Golkar. Hendrawan berpendapat revisi UU KPK jangan dipandang sebagai upaya untuk melemahkan. Revisi ini justru diperlukan jika suatu waktu KPK perlu diperkuat. Dengan menghilangkan revisi UU KPK dalam Prolegnas, hanya akan membuat pembahasan soal penguatan KPK sulit.

"Kalau ada yang berusaha melemahkan KPK, akan kita bantai. Tenang saja, kami akan awasi," ujar Hendrawan. Fraksi-fraksi lain seperti Gerindra, Demokrat, PPP, Hanura, PKB, dan PAN pun sepakat agar revisi UU KPK dimasukkan kembali dalam Prolegnas 2013. "Jadi sudah ada pandangan semuanya supaya ini tetap di dalam Prolegnas. Supaya kita juga jangan berprasangka, kita sepakat untuk perkuat KPK jadi revisi UU KPK tetap tercantum dalam prolegnas 2010-2014," ucap Mulyono mengetuk palu untuk mengesahkan hasil keputusan rapat.

Terkait hal ini, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin menyatakan pemerintah mempercayakan sepenuhnya pembahasan revisi UU KPK ini kepada DPR. Nantinya, publik diharapkan untuk terus memantau pembahasan revisi UU itu agar tidak justru melemahkan KPK. "Saya percaya saja bahwa mereka sudah suarakan tekad dan niat untuk perkuat. Kita lihat saja apakah yang diucapkan benar-benar yang terjadi. Biarkan publik yang memantau," imbuh Amir saat ditanya wartawan usai rapat.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel